Ketika Internet Hadir Di Ruang Publik



Internet dan ruang publik, sepatutnya menjadi pasangan yang segendang-sepenarian. Gerak hidup yang semakin modern menuntut internet hadir di seluruh ruang-ruang aktivitas kehidupan manusia. Sekitar dua tahun yang lalu, infinity plus one menginisiasi internet bebas akses di anjungan toraja, pantai losari, makassar, sebagai pembiasaan dan pengenalan kehadiran internet di ruang publik secara gratis.

Sayang, program tersebut harus berhenti. Dua hal menjadi alasan utama: pengadaan akses yang murni inisiatif sendiri--tidak mendapat tindak lanjut pemangku kebijakan--dan respon pengguna yang masih menggunakan internet semata sarana hiburan, menjadi penanda bahwa internet bebas akses seperti belum saatnya hadir di ruang publik.

Namun, satu hal yang menjadi poin penting dari inisiatif tersebut adalah akses internet di ruang publik bukan hal mustahil atau terlalu jauh untuk diwujudkan. Apalagi, jika kita berkaca dengan kota-kota lain di dunia.

Penyediaan internet di ruang publik, dipraktikkan dengan baik oleh kerala, satu negara bagian di india. Sejak tahun lalu, pemerintah kerala mulai membangun dan menganggarkan internet dari rumah ke rumah. Kebijakan tersebut timbul dari kesepakatan bahwa internet adalah sarana penyaluran kebebasan berekspresi, entah itu karya maupun pendapat, dan itu yang membuat internet menjadi bagian dari hak asasi manusia. Dari alasan tersebutlah, pemerintah negara bagian dengan 30 juta penduduk tersebut merasa wajib memfasilitasi internet bagi setiap orang di kerala.

Internet di kerala dipandang sebagai kebutuhan dasar. Tak ubahnya pakaian, makanan, atau tempat tinggal. Program pemerintah tersebut yang mengalirkan internet dari rumah ke rumah, akan membuat internet sama kedudukannya dengan pelayanan listrik.

Kerala bukan yang pertama. Sejak 2010, finlandia telah melakukannya. Dengan alasan yang sama, pemerintah finlandia menyediakan akses 1000 mbps sebagai hak setiap warga negaranya. Misi dari pemerintah finlandia ini menjadikan internet sebagai kehidupan sehari-hari, bukan sekadar sarana hiburan semata.
Pemerintah kuba di awal februari tahun lalu mengumumkan akan menggandeng perusahaan telekomunikasi negara untuk membangun jaringan internet gratis di seluruh wilayah ibukota havana. Sementara itu di bulan yang sama nepal juga akan membangun jaringan wifi gratis pertama di dua titik pendakian gunung everest. Harapannya para pendaki akan semakin puas dan turis yang datang ke negara itu semakin banyak.

Kebijakan di berbagai negara tersebut sejalan dengan seruan pbb yang hampir satu dekade ini disuarakan. Pada tahun 2011 pbb mengeluarkan laporan panjang tentang bagaimana tindakan memutus hubungan individu dengan internet adalah pelanggaran ham dan bertentangan dengan hukum internasional. Pbb menggarisbawahi sifat unik dan transformatif internet tak hanya mendukung kebebasan berekspresi dan berpendapat orang, namun juga turut mempromosikan kemajuan masyarakat secara umum.

Lima tahun berselang, dewan hak asasi manusia (unhrc) pbb kembali mengeluarkan resolusi berisi kutukan kepada negara-negara yang secara sengaja mengganggu akses internet warganya. Resolusi itu dibangun di atas pernyataan sebelumnya tentang hak-hak digital, menegaskan kembali sikap pbb bahwa “semua orang memiliki hak untuk online sebagaimana mereka memiliki hak atas offline.”

Meski banyak yang setuju, resolusi ini belum mendapat persetujuan universal, karena ditolak oleh beberapa negara, seperti: rusia, cina, dan afrika selatan. Ketiga negara tersebut, khususnya, rusia dan cina memang terkenal ketat mengontrol koneksi internet masyarakat mereka dan memang rentan akan dirugikan oleh aturan semacam ini. Lalu, bagaimana dengan indonesia?

Beberapa waktu lalu, salah satu perusahaan telekomunikasi mempublikasikan risetnya bertajuk global connectivity index (gci) 2016 yang mengukur kualitas infrastruktur dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi (tik) sebuah negara termasuk jaringan internetnya. Riset tersebut ditujukan untuk mengilustrasikan bagaimana sebuah negara dan industri mendapat keuntungan secara ekonomi dari tersedianya infrastruktur tik beserta jaringan internetnya.
Dari 50 negara yang disurvei, indonesia menempati peringkat 41. Meski ada perbaikan dari gci tahun lalu, namun posisi 10 besar dari bawah masih jadi pekerjaan rumah yang panjang bagi pemerintah indonesia. Apalagi, jika melihat negara-negara yang menghuni posisi atas seperti amerika serikat, singapura, swedia, swiss, dan inggris, terbukti bisa menjadi negara maju dengan ekonomi yang mapan sebab memiliki konektivitas teknologi informasi dan komunikasi yang sangat memadai, terutama jaringan internet mereka baik di tempat privat maupun di ruang publik.

Menyediakan internet di ruang publik bukan hanya persoalan infrastruktur. Apa yang dilakukan pemerintah kerala, finlandia, maupun negara-negara lain lebih dari sekadar menyediakan sarana internet. Pertama, cara pandang bahwa internet adalah sarana kebebasan berpendapat dan menjadi bagian hak asasi manusia, akan menjamin kelangsungan dan fungsi internet dalam hubungan komunikasi negara dan masyarakat. Kedua, berdasarkan tujuan penyediaan internet di ruang publik pada akhirnya tidak berhenti tentang sekadar pemenuhan akses. Namun, akan berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat yang semakin modern. Lebih jauh lagi, akses internet yang lancar juga akan memperlancar laju ekonomi satu negara di era pasar digital.

Hal-hal tersebut juga, harus dipahami baik-baik oleh pengguna internet di ruang publik. Kesadaran bahwa internet adalah bagian hak asasi, akan membuat semua pihak menjamin kelangsungan dan kelancarannya. Lalu, menyadari tujuan disediakannya internet di ruang publik, akan mendorong penggunaan internet yang lebih cerdas, bermanfaat, dan bijaksana. Sehingga, internet bebas akses, seperti yang telah diinisiasi infinity plus one di anjungan toraja, akan berlipat ganda dengan jaminan dan penggunaan yang semestinya, di tahun-tahun mendatang.


Sumber : ip1.co.id

Posting Komentar

0 Komentar